Kamtibmas Kwamki Lama Makin Kondusif

Timika [PAPOS] – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kwamki Lama, Timika, semakin kondusif pascabentrokan antara dua kelompok warga setempat akhir pekan lalu, kata Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru AKP Lang Gia.

Ia mengatakan di Timika, Jumat, meski situasi kamtibmas di Kwamki Lama sudah semakin kondusif namun aparat kepolisian tetap disiagakan di wilayah itu.

Menurut dia, saat ini Polres Mimika menempatkan satu pleton personel pengendali massa (Dalmas), tim perintis satu regu ditambah personel Polsek Mimika Baru dan satu pleton Brimob Detasemen B Polda Papua di Kwamki Lama.

“Kondisi di sana sudah kondusif, masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa dan kendaraan angkutan masyarakat serta kendaraan ojek sudah masuk Kwamki Lama. Demikian juga sekolah sudah dibuka kembali,” kata Lang Gia.

Selain bertugas menjaga keamanan di Kwamki Lama agar tetap tenang, penempatan personel polisi di wilayah itu juga dalam rangka terus memberikan imbauan kepada warga setempat agar tidak terlibat aksi saling serang.

“Setiap hari petugas kami memberikan imbauan kepada masyarakat Kwamki Lama menggunakan megaphone untuk tetap menjaga situasi tetap aman. Kami juga mendatangi kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk menyampaikan maksud yang sama,” tutur Lang Gia.

Ia mengatakan, dari hasil pertemuan beberapa hari lalu yang difasilitasi Polres Mimika, dua kelompok warga di Kampung Landu Mekar Kwamki Lama menghendaki Pemkab dan DPRD Mimika turun tangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kwamki Lama.

Dua kelompok warga Landu Mekar Kwamki Lama yang sempat terlibat aksi saling serang pada Senin (22/11) yaitu kelompok Acer Murib melawan kelompok Jacobus Kogoya. Aksi saling serang antara dua kelompok warga itu dipicu oleh kematian Lenius Kogoya, adik Jacobus Kogoya yang dibunuh oleh Yan Yos Murib, anak Mekokme Murib pada Rabu (16/11).

Pelaku pembunuhan Lenius Kogoya yaitu Yan Yos Murib sudah ditangkap oleh polisi saat razia di Landu Mekar Kwamki Lama akhir pekan lalu dan saat ini yang bersangkutan mendekam di Rutan Polres Mimika untuk menjalani proses hukum. [ant/agi]

Written by Ant/Agi/Papos    
Saturday, 27 November 2010 00:00

via ScribeFire

Breaking News: TRWP Menyerang TNI, 6 Terluka, 1 Anggota TNI Tewas di Tempat pada 29 November 2010

Tepat di Jalan dari Abepura menuju ke Papua New Guinea (PNG( West Papua Revolutionary Army (Tentara Revolusi West Papua) Menyerang Tentara Nasional Indonesia menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan 6 orang lainnya dirumah sakit.

Dari pantauan WPMNews pasukan Brimob, dari Yonif 751 dan satuan angkatan lainnya dari NKRI sedang dikerahkan menuju tempat kejadian dan kini kontak senjata terus berlanjut.

Dimohon kepada seluruh rakyat Papua agar memberikan DOA dengan cara:

1. Berdoa dan berpuasa;
2. Memberikan dukungan dana dan tenaga
3. Memberikan dukungan dukungan moril dan kegiatan2 lainnya di kota-kota untuk mendukung kegiatan gerilya dimaksud.

Penyerangan ini dilakukan atas komando Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP atau WPRA Gen. Mathias Wenda berbasis di Vanimo, PNG.

Demikian sekilas info ini disampaikan dari meja redaksi WPMNews berdasarkan laporan dari Wakil Sec.Gen. Markas Pusat TRWP, Col. TRWP Yalpi Yikwa.

 

WPMNews

AWPA calls on PM to raise concerns about death threat to human rights defenders with Indonesian President

AWPA  is calling on Julia Gillard to raise the threat to human rights defenders in West Papua with President  Yudhoyono.     Joe Collins of AWPA  said both Julia Gillard and President Obama had just been in  Jakarta and neither  raised concerns about the human rights situation in West Papua with the Indonesian President although  they knew about the video footage of the torture of Papuans which caused outrage around the world.  

Joe Collins said “they seem to want to treat the video evidence as if it is an isolated incident but in further evidence of  human rights abuses the most recent  leaked document  shows a list   of West Papuans engaged in human rights work are a target of the Indonesian Special Force Group, Kopassus, which holds military exercises with the Australian military”. 

The leaked  document shows a list of West Papuans  who are supposed to be involved with so called separatists. The list includes members of civil society organisations, church groups , activists, students and  members of the Papua People Assembly (MRP). 

 Joe Collins said ” there is a systematic campaign to intimidate both   human rights defenders  and  the West Papuan peoples a whole . It is well known the the Military regularly conduct  military operations in the highlands and evidence has come to light of the recent burning of the village of Bigiragi in the Puncak Jaya Regency.    These operations leave the local people traumatized and in fear for their lives.  If the Australian Government really believes that progress is being made in Indonesia to improve  human rights, why don’t they send a fact finding mission to West Papua and listen to what the West Papuan people have to say.”

Info. Joe Collins Mob. 04077 857 97

106 Kampung Akan Dapat Dana Dana Pemberdayaan Kampung

SERUI [PAPOS]- Program pemberdayaan kampung dan kelurahan merupakan implementasi dari pemberlakuan otonomi khusus [Otsus] yaitu pemberian kewenangan yang lebih luas bagi masyarakat kampung dan kelurahan untuk mengatur serta mengurus diri sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat.

Demikian disampaikan bupati kabupaten kepulauan Yapen dalam rangka penyaluran dana pemberdayaan kampung dan kelurahan tahap II, yang disampaikan Staf ahli bupati, Ir. J. Pattinama, belum lama ini. Dengan kewenangan sebagaimana di amanatkan undang-undang nomor 21 tahun 2010, maka pemerintah kabupaten kepulauan Yapen mengalokasikan dana Otsus untuk memfasilitasi pelaksanaan progaram peningkatakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui bantuan stimulant pemberdayaan kampung untuk 106 kampung dan kelurahan yang tersebar pada 12 distrik se kabupaten kepulauan Yapen.

Dikatakan, tujuan pelaksanaan pemberdayaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkesinambangunan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat untuk mewujudkan program pokok dari konsep pembangunan.

Lebih jauh bupati mengatakan dana stimulan pemberdayaan kampung dan kelurahan merupakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dialokasikan sebesar 14.031.000.000, dialokaswikan untuk 105 kampung dan 5 kelurahan. Sementara pencairan dana pemberdayaan kampung dan kelurahan tahun 2010 dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40 %.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan program rencana kegiatan yang dimusyawarahkan oleh badan musyawarah kampung (Bamuskam) maka dana tahap yang diserahkan sebesar 60% agar dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kebutuhan yang disepakati.

Terjadinya gempa bumi pada tanggal 16 Juni 2010, kata bupati tentu mengakibatkan berbagai kerusakan pada sarana dan prasarana serta failitas umum di perkampungan bahkan termasuk juga rumah-rumah tempat tinggal masyarakat, maka untuk membantu masyarakat di perkampungan memperbaiki rumah-rumah tempat tinggal atau merahbilitasi sarana dan prasarana dasar sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) dana pemberdayaan namun tetap mengacu pada mekanisme musyawarah Kampung.

“Saya mengharapkan kepada kepala kampung dan para lurah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, Bamuskam untuk mengawasi pelakanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan kampung dan kelurahan,” ujarnya. [rin]

Written by Thamrin/Papos  
Monday, 22 November 2010 00:00

via ScribeFire

Presiden: Tantangan di Tanah Papua Sangat Kompleks

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sangat kompleks, terutama untuk memajukan kedua daerah tersebut agar masyarakatnya lebih sejahtera.

Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan sekaligus membuka pembekalan pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara Jayapura, Minggu [21/11] tadi malam.

Menurut Presiden, tantangan persamalahan yang kompleks di dua provinsi ini, begitu juga bagi para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di tingkat distrik mempunyai tantangan agar dapat menjadikan dua provinsi ini menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

“Permasalahan di Papua dan Papua Barat memang lebih kompleks, dibandingkan permasalahan di provinsi lain seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Papua Barat, tanah ini akan sejahtera dengan suatu kerja keras bersama-sama untuk melaksanakan itu,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, siapa pun yang memimpin di tanah Papua ini, dengan permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua yang kompleks ini agar lebih maju, dibutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diemban masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga di tingkat yang paling rendah.

“Untuk itu, saya punya keyakinan bagi yang ingin sukses membangun tanah Papua ini, apakah kami yang mengemban tugas pada tingkat nasional maupun pemimpin langsung di dua provinsi ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun tanah ini dengan hati dengan segala kehidupan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.

Untuk itu, melalui kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan [LKPP], diharapkan Presiden SBY dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan secara baik tanpa ada penyimpangan, guna mensejahterakan rakyat.

“Kita ingin memberikan pengetahuan kepada Bupati, Walikota, sebagai yang terdepan termasuk Gubernur, agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang baik pula,” kata Presiden.

Presiden Yudhoyono yang hadir di Gedung Negara Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT itu, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan, M. Nuh, Menhub Fredy Numberi, Kapolri Timur Pradopo serta rombongan lainnya.

Menurut Presiden, pembekalan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan akan berlangsung selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk ” Help desk” yang nantinya dapat menampung seluruh permasalahan pengelolaan keuangan di dua provinsi ini.

Menurut Presiden, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran. Presiden juga mengungkapkan, tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.

“Tetapi jika sudah kita berikan pembekalan, langkah-langkah bersama untuk pencegahan, namun masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang melanggar hukum dan tidak mengindahkan semuanya itu, tentu saya tidak bisa melindungi,” tegas Presiden.

Pada pembukaan pembekalan tersebut, dilakukan pula penandatanganan fakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, beserta sejumlah Bupati/Walikota di dua provinsi tersebut.

Dalam sambutan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Dikatakan, pada tahun 2007 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, dan pada 2008 meningkat menjadi tiga persen dan empat persen pada 2009.

Untuk itu, menurut Mendagri, pembinaan nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.[anyong]

Written by Anyong/Papos  
Monday, 22 November 2010 00:00

via ScribeFire

Penolakan Otsus Kembali Menguat

DPRP Didesak Segera Gelar Paripurna

OTSUS GAGAL TOTAL-Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) mendesak DPRP untuk segera melakukan paripurna penolakan Otsus ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.JAYAPURA—Wacana penolakan Otsus Papua karena dinilai gagal, menguat lagi. Kemarin, sekelompok massa  melakukan aksi demo di kantor DPRP. Massa tersebut mendesak DPRP untuk segera menggelar paripurna penolakan Otsus Papua sebagaimana 11 butir rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) MRP beberapa waktu, antara lain merekomendasikan penolakan Otsus. „Kami menyatakan bahwa implementasi UU Otsus sejak tahun 2001 hingga kini  tak membawa perubahan yang signifikan  dalam hidup orang Papua dan kami menyatakan Otsus  gagal dengan indikator,“  ujar penang­gungjawab lapa­ngan aksi unjukrasa Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB)Wilson Uruwaya ketika menyampaikan orasi politik ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.

Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii ketika membacakan pernyatan sikap PKBPB menyatakan, kewenangan dalam implementasi Otsus adalah keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Tapi  sampai dengan 9 tahun implementasi UU Otsus ini, Pemprov Papua belum mengatur  satu kebijakanpun yang mengatur tentang kewenangan khusus di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Otsus, namun terdapat inkonsitensi sikap dan perbuatan pemerintah pusat dan daerah baik  bersifat sengaja maupun tidak disengaja. 

Sekitar 100-an massa yang hadir saat aksi unjukrasa tersebut sekaligus membentangkan sejumlah spanduk  yang antara lain bertuliskan Bangsa Papua Menggugat Aneksasi, PEPERA 1969 dan Kejahatan Kemanusiaan, Wellcome  Barack Obama, Papua Tolak Otsus Gagal Total, Hak Hidup Bangsa Papua Terancam Puna, The Best Solution Self Determation for West Papua, Washington Solution USA 9 November 2010 dan lain lain.  

Selanjutnya Ketua Pemuda  Adat Papua Wilson Uruwaya menyerahkan pernyataan sikap kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus  Wonda yang didampingi para anggota DPRP masing masing Nasson Uti, Ananias Pigai, Ignatius Mimim, Thomas Sondegau.

Wakil Ketua I DPRP Yunus  Wonda yang didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat atau lembaga manapun pihaknya selalu menindaklanjuti melalui pembahasan pada sidang sidang DPRP. Namun apabila aspirasi tersebut berkaitan dengan pemerintah pusat, maka akan segera dikirim ke Jakarta seperti 11 butir rekomendasi MRP telah dikirim ke pemerintahn pusat.

„Semua aspirasi yang masuk wajib kami terima tanpa membedakan lembaga mana atau berapa orang yang datang menyampaikan aspirasi. Semuanya kami terima karena kami tahu kami berada di tempat ini juga karena dukungan dari masyarakat Papua,“ katanya.    

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani  Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) masin masing Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboysembut, Ketua PDP Pdt Herman Awom, Ketua WNPA Ev. Edison Waromi, Ketua Pemuda  Adat Papua Wilson Uruwaya  didukung  penuh  Ketua AMP  Rinta Kogoya, Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii, Ketua KNPB Buchtar Tabuni, Sekjen AMPTPI Markus Haluk, Ketua Umum FNMPP Simon Seren, Ketua Garda-P Sam Awom, Ketua Perlemen Jalanan Zakarias Takimai,  Ketua Team Kerja Konsensus Dominggus Sorabut, Ketua FORDEM Papua John Baransano,  Ketua SHDRP Usman Yagobi, Ketua BEM Papua Benny Hurik, Ketua Sonamapa Kelly Peday dan lain lain. 

Dia mengatakan ada beberapa kebijakan langsung maupun  tak  langsung pemerintah pusat di Jakarta yang menunjukkan pelanggaran terhadap keberadaan dan pelaksanan UU Otsus  bagi Provinsi Papua. Buktinya,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah  tak menerbitkan segera beberapa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan UU Otsus di Papua.

Pencairan dana Otsus setiap tahun anggaran hampir selalu sebagian besar dana pada akhir  tahun anggaran sehingga dana tak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk  menolong dan menyelamatkan orang asli Papua, tapi dibagi bagikan dengan laporan keuangan fiktif. Pemerintah pusat secara sadar telah memasung MRP mulai dari kebijakan sampai dengan implementasi tugas dan fungsi  sehingga tak berdaya  dalam memperjuangkan hak hak dasar orang asli Papua.

Disebutkan, ada beberapa indikator yang menunjukkan kegagalan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi UU Otsus  bagi Provinsi Papua. Hal hal tersebut sebagai berikut pemerintah Provinsi Papua tak menetapkan Perdasi dan Perdasus selama pelaksanaan UU Otsus kecuali Perdasus Pembagian  dana Otsus. Baru tahun ke-7 pelaksanaan Otsus ditetapkan 8 Perdasus pada September, Oktober dan November 2008 dan sejumlah Perdasi namun semua Perdasi dan Perdasus tersebut belum dipergunakan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Diberlakukan dualisme hukum antara Provinsi  dan Kabupaten/Kota  di daerah Otsus di Tanah Papua dimana Provinsi melaksanakan  U No 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Kabupaten/Kota melaksanakan UU No 32 Tahun 2004.Sebelum ke DPRP, massa dari Dewan Adat Papua, berkumpul di Kantor DAP Waena Expo. Dari pantauan Bintang Ppua, sebelum bergerak menuju DPRP, massa terlebih dahulu sempat berkumpul di Expo Waena, sambil menunggu rombongan dari DAP Sentani, beberapa diantara mereka

sempat menyampaikan aspirasinya sembari memanggil rekan-rekan yang lain untuk bergabung.
Salah satu orasi yang disampaikan adalah meminta pemerintah untuk tidak berdiam diri terhadap intimidasi, pengancaman dan pembunuhan orang-orang Papua yang di lakukan oleh oknum dari TNI/Polri.

Tidak berselang berapa saat, massa dari DAP Sentani yang menggunakan satu truk, dua mobil Pic aup, dan satu avansa juga satu mobil Verios menggabungkan diri dengan massa di seputaran kantor DAP Expo Waena.

Setelah sempat berkoordinasi beberapa menit, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut bergerak menuju DPRP Jayapura dengan menggunakan fasilitas 4 truk dan 4 kendaraan lainnya.

Sementara itu, Kapolsek Abepura, AKP Kristian Sawaki, yang dikonfirmasi Bintang Papua melalui Telpnya membenarkan adanya pergerakan masa di wilayah sektor nya.

Pihak keamanan yang disiagakan dari pagi di kantor Polsek Abepura pun diperbantukan sebanyak 2 SSK dari Brimob dan anggota Polsek, namun hingga massa bergerak menuju Jyapura, situasi Abepura dan sekitarnya aman kondusif. ( mdc/as/don)

via ScribeFire

Status Politik Papua di PBB Diperingati

JAYAPURA—Tanggal 19 November 1969 dikenal  sebagai tahun dimana sejarah Tanah Papua di perdebatkan di PBB dan Internasional. Untuk Papua tanggal 19 November 2010 dianggap ‘keramat’ oleh  sejumlah elemen elemen perjuangan Papua Merdeka   yang sejak  Jumat pagi, (19/11) bersama  kelompok Petapa atau penjaga Tanah Papua kembali mengenang saat dimana sejarah Papua diangkat dalam kongres Amerika.

Adanya  lampu hijau tentang agenda Papua yang dibicarakan dalam kongres Amerika, meski tak jelas  apakah kongres Amerika secara terang- terangan mendukung kedaulatan  Papua sebagai suatu   nega­ra atau tidak, tidak diterangkan secara  jelas.

Koordinator Umum aksi demo damai sosialisasi Congress Of the United State House Of Representatives Washington DC 20313 Wilson Waimbo Uruwaya  menyatakan rencana mereka  itu di kantor MRP kemarin,   dia bersama semua elemen perjuangan Papua yang ada di Jayapura akan melakukan demo ke DPRP  dengan satu tujuan mendukung semua alternatif/ solusi terbaik penyelesaian damai masalah status Politik Papua Barat tahun 1969 yang diperebatkan dalam sidang Umum PBB 1969 dan dinyatakan sebagai” Satatus Politik Papua yang Mengambang di PBB dan Internasional.

Menurut keterangan Wilson Uruwaya, semua elemen perjuangan rakyat Papua telah bersatu untuk mensosialisasikan hasil kongres Amerika  yang baru  berakhir 22 September 2010 telah diadakan acara dengar pendapat di kongres tentang kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Sub Komite Asia Pasifik dan lingkungan global untuk mencarikan solusi dalam mengatasi masalah serta situasi sulit yang dihadapi Bangsa Papua Barat hari hari terakhir ini.

Dalam  kutipan laporan kongres Amerika yang tertulis, saat ini untuk pertama kalinya dalam kongres, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat menjadi sorotan utama yang menyebabkan Bangsa Papua mendekati titik hasil dalam sejarah.

Dengan adanya Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu lama dan panjang di Papua Barat, perlu mendapatkan perhatian dan pengakuan pihak Internasional dan penghargaan terhadap hak hak  orang Papua Barat.

Surat khusus kongres Amerika yang ditanda tangani Sheila Jackson Lee dari Congreess Women yang ditujukan kepada Profesor Kurtz dari Universitas George Mason bersama Herman Wanggai yang telah memasukkan Sheila Jackson Lee dalam kongres Amerika. Konon Sheila Jackson Lee adalah seorang perempuan Politisi dari Partai Demokrat Amerika yang memasukkan Barak Obama dalam  barisan Partai Demokrat Amerika dan berhasil meloloskannya dalam pencalonan Presiden Amerika.

Isu- isu tersebut diagendakan dan harus diusahakan jalan keluarnya, karena telah mengabaikan Papua Barat. “ Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa harus ada upaya hentikan tindakan Militer Indonesia dan Pemerintah yang tidak adil, keadaan ini harus direformasi terhadap pelanggaran pelanggaran itu”.  Secara khusus kami mau harus ada peningkatan kesadaran untuk nasib orang Papua Barat dalam hubungannya dengan kelambanan aktor Internasional, maka situasi disana akan kian memburuk sebab bagaimanapun, sejarah Papua Barat berhubungan dengan Amerika Serikat.

Mengutip peryataan Sheila Jackson Lee dalam kongres tersebut, yang terungkap bahwa sesudah konferensi tersebut, pihaknya masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan Internasional agar mengamankan Papua Barat.  (Ven )

via ScribeFire

Disirkumsisi Sangat Epektif Mencegah Penularan HIV/AIDS

JAYAPURA [PAPOS]- Menurut Survei Terpadu HIV dan Perilaku [STHP] Papua tahun 2006 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dana dari Bank Dunia dan Family Health Internasional besar angka infeksi [prevalensi] HIV pada penduduk di Tanah Papua sebesar 2,4 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penduduk lain di wilayah Papua.

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, Drh. Constant Karma pada saat memberikan materi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional [HKN] di Aula KNPI Papua beberapa waktu lalu. STHP yang melibatkan 6,305 responden di tanah Papua maupun Papua Barat telah berhasil mewawancarai 6.223 responden atau sekitar 98,7 persen tentang perilaku seksualnya serta bersedia diambil darahnya untuk pengujian virus HIV atau tes HIV.

Dari 6.223 responden ini, 3114 berjenis kelamin pria, sedangkan sisanya yaitu 3.109 adalah wanita. Sesuai dengan data yang ada diketahui bahwa sekitar 5 persen penduduk etnis Papua telah disirkumsisi(disunat) dibandingkan penduduk etnis non Papua dari warga Papua yang tinggal di kota. Hasil penelitian tersebut telah menyimpulkan bahwa sirkumsisi secara bio medis pada pria bisa mengurangi infeksi HIV hingga 60 persen.

Suatu cara baru untuk melindungi diri terhadap HIV. Oleh karean itu, dianjurkan untuk melakukan sirkumsisi. Saat ini sirkumsisi dilakukan selain untuk syarat-syarat suatu adat atau agama, sirkumsisi sangat bermanfaat bagi kesehatan, program sirkumsisi dapat menyelamatkan 3 juta jiwa dalam waktu dua puluh tahun ke depan.[cr-59]

Written by Cr-59/Papos  
Monday, 15 November 2010 03:54

via ScribeFire

Disinyalir Jutaan Rupiah Telah Beredar Untuk Menghilangkan Nyawa Ketua DAP Forkorus Yaboisembut

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus YaboisembutSENTANI—Tidak hanya mengaku dilacak Imtelejen, namun disinyalir saat ini ada uang tunai Jutaan rupiah telah beredar melenyapkan nyawa pentolan Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut dan rekan-rekannya yang selama ini perjuangannya sangat dikenal ekstrim dengan kebijakan Pemerintah Republik Indeonesia.

Bahkan Forkoruspun saat dikonfirmasi membenarkan adanya signal tersebut, apalagi beberapa waktu belakang ini ada isu yang diperolehnya bahwa bobolnya dokumen rahasia Komando Pasukan Khusus (Kopasus) yang mana misinya adalah untuk melenyapkan beberapa tokoh politik Papua yang perjuangannya mengancam kedaulatah NKRI secara khusus status politik tanah Papua termasuk dirinya.

Dan itu mulai terbukti de­ngan beredarnya uang jutaan rupiah di tanah Papua yang diduga untuk menyogok beberapa kelompok masyarakat untuk memberikan informasi akurat terkait aktivitas Forkorus c situ.

Di Kampung Waibron Distrik Sentani Barat salah seorang anggota penjaga tanah Papua (Petapa) bernama Billy Suruan diberikan uang tunai sebesar Rp 3 Juta tanpa bekerja seuatu oleh salah seorang warga berinisial AB yang notaben sebagai guru di SD YPK Kampung Waibron. Billy yang kebingungan dengan uang itu lantas berfikir dari mana seorang guru memiliki gaji jutaan rupiah dan rela memberikan uang Rp 3 juta kepada dirinya tanpa bekerja apa-apa.

“Saya bingung waktu dia kasih saya uang tiga juta rupiah, saya sempat bertanya ini uang dari mana dan kasih saya untuk apa, namun dia (AB) menjawab pakai saja itu berkat yang saya dapat, padahal kerabat keluarga AB yang lebih dekat tidak diberikan uang oleh AB,” jelas Billy anggota Petapa yang ditemui di rumah Forkorus sambil menunjukkan uang senilai Rp 3 Juta yang diberikan oleh AB.

Menurut Billy selain dirinya ada salah satu rekannya sesama Petapa yang tiba-tiba membeli motor padahal tidak bekerja apa-apa, termasuk ada 3 anggota masyarakat di Sentani Barat itu yang tidak berkeja apa-apa namun bisa membeli motor, bahkan saalah satu warga mampu membeli 2 motor dalam satu hari padahal mereka adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan apa-apa.

Bahkan dari keterangan salah seorang pemuda bernama Yonathan Boikaway dirinya sempat mendengarkan ocehan AB bulan September lalu secara tidak sengaja dimana pada saat itu AB bersama beberapa rekannya mabuk dan berkata “Kalian Para Petapa sabar saja nanti tanggal 12 November akan terjadi pembunuhan ketika uang telah tiba di sini,” ujar Yonathan yang mencoba meniru kata-kata AB yang dilontarkannya pada saat mabuk.

Ketua DAP Forkorus yang mencoba menanggapi hal-hal ini ketika ditemui dikediamannya Kampung Sabron Distrik Sentani Barat menanggapinya secara dingin. Forkorus menegaskan dirinya sudah memikirkan resiko-resiko tersebut sejak awal memulai perjuangannya, termasuk diberhentikan dari PNS dan dibunuh, seperti alamrhum Dortheys Hiyo Eluay.

“Saya sudah memikirkan resiko-resiko ini sejak awal saya berjuangan apa yang saya anggap benar demi keadilan di tanah Papua ini, jelas Forkorus. Dan secara tegas Forkorus menagatakan bahwa ancaman pembunuhan dirinya ini sedikitpun tidak akan menyiutkan semangatnya untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua yang selama ini diintimidasi oleh Pemerintah Indonesia yang disebutnya sebagai bangsa penjajah.

Sementara Wakil Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Mediasi Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Matius Murib langsung mendatangi Forkorus cs pada Sabtu pecan kemarin untuk memperoleh informasi, tersebut secara akurat sekaligus memberikan motivasi jaminan keamanan sebagai makhluk hidup yang wajib mendapat perlindungan hidup dan hak-haknya.

“Kehadiran saya disini untuk memberikan jaminan perlindungan hak hidup bagi Forkorus cs dengan memperoleh informasi tersebut sehingga mereka tidak perlu takut jika secara terang-terang mendapi prkatek-praktek yang mengarah kepada pembunuhan,” jelasnya. (jim)

via ScribeFire

John Ibo: Jangan Tuduh Kami Separatis

Pembahasan Raperdasus 11 Kursi Dead lock karena Ada Anggota DPRP Dituduh Separatis

Ketua DPRP John Ibo MM, Pangdam VII/Cenderawasih dan Danlantamal V Jayapura ikut menyemarakkan HUT TNI 5 Oktober lalu. JAYAPURA—Pembahasan Raperdasus 11 Kursi DPRP dilaporkan mengalami dead lock lantaran ada anggota DPRP yang dituduh separatis, mendapat reaksi keras dari Ketua DPRP Drs John Ibo MM. “Sebagian kecil saya me­nganggap anak kecil yang berbicara tentang separis koq di dengar. Siapa separatis disini. Jangan tuduh kami separatis sepanjang kami bekerja matian- matian untuk menegakan NKRI di Papua,” ujarnya sembari tersenyum usai menghadiri penandatangan Nota Kesepakatan Pendirian Kantor DPD RI Provinsi Papua di Jayapura di Hotel Aston, Jayapura, Selasa (2/11) kemarin.
Politisi senior Partai Golkar ini menandaskan, pihaknya tak terlalu peduli terhadap sebagian kecil orang menuduh DPRP separatis. Apa buktinya kalau DPRP dituduh separatis. Pasalnya, DPRP dilantik dibawah sumpah janji jabatan dan dibawah UUD 1945. Setiap kader yang duduk menjadi wakil rakyat adalah perwakilan partai. Partai seluruhnya milik Indonesia dan partai memiliki platform.

 Kalau ada kader partai yang tak menjunjung tinggi asas partai direcall saja. “Apa yang ditakuti apa harus tempatkan 11 kursi dalam proses demokrasi kalau kita pasang 11 kursi anak anak Papua asli yang merah putih, mereka tak mungkin menang suara kalau DPRP mau mbalelo. 65 dibanding 12 mana bisa menang dalam proses pengambilan keputusan melalui voting,” katanya.
Dia mengatakan, apabila Mahkamah Konsitusi (MK) memberi toleransi untuk menetapkan 11 kursi DPRP ia berharap MK tak boleh mengunakan kuasa tapi ia harus menggunakan asas yang betul dalam negara hukum.

“11 kursi sebenarnya telah digunakan dan anggota DPRP hanya 45 ditambah 11 jadi 56 koq tambah 11 lagi kan yang bertambah disitu bukan 1/4 tapi 2/4. Ini salah besar jadi kita sepertinya diintervensi oleh kekuasaan,” tukasnya. (mdc)

via ScribeFire