“Anda (Gubernur) adalah seorang anak yang datang dari kampung kecil, kinerja anda sudah pernah menghias halaman majalan Times, pemikiran-pemikiran anda telah banyak membantu kami untuk bertindak, pemikiran Anda bukan lagi domestik tapi Internasional,” ungkapnya.

Selaku negara yang menjalin hubungan harmonis dengan Indonesia, ungkapnya, perhatian pemerintah Australia cukup besar ke Indonesia. Papua merupakan bagian yang tidak lepas dari perhatian pemerintah Australia. Kebijakan pembangunan terutama pembangunan di wilayah Papua selalu menarik untuk dilihat.

Kami, sambungnya, terutama pihak Universitas of the Sunshine Soast, memiliki sejumlah projek penelitian tentang Papua, dan sejauh yang pelajari, beliau (bas) termasuk pemimpin dari masyarakat asli Papua yang mampu membawa perubahan mendasar bagi masyarakatnya.

“Gelar Doktor (Am Phd) dari pihak Universitas kepada beliau (Bas) sudah melalui kajian academic yang bisa dipertanggungjawabkan, beliau termasuk sedikit dari sekian banyak anak-anak Papua yang patut mendapat kehormatan tersebut,” ungkapnya.

Universitas of the Sunshine Coast merupakan universitas ternama di Negara Bagian Quensland Asutralia, Universitas ini juga merupakan universitas terbaik yang projecknya diakui telah membangun perekonomian satu wilayah yang dulunya terbelakang dari segi ekonomi kini menjadi wilayah yang mampu menghidupi masyarakatnya.

Gara-gara Pikiran Besarnya, Bas Dinobatkan Gelar Doktor Sementara itu, kritikan-kritikan miring  dari berbagai kalangan menghantam Barnabas Suebu, namun kinerja dan upaya Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu SH, untuk membangun orang kecil di kampung-kampung, diam-diam telah mendapat perhatian kalangan akademik di tingkat Internasional.

Barnabas Suebue SH, yang notabene adalah anak kampung ini, direncanakan akan dinobatkan dalam satu upacara resmi seb agai doktor yang dilakukan Universitas of the Sushine Coast, di Quoensland, Brisbane, Australia, Rabu (20/4).

Penobatan Bas ini, didasarkan lewat program primadonanya yakni Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) yang diyakini melalui kajian akademik telah banyak membawa perubahan bagi masyarakat Papua. Penobatan Bas ini juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi di Papua, turut hadir dalam penobatan tersebut, rektor UNCEN dan UNIPA juga hadir. Seperti Prof. Dr. Bert Kambuaya dan Ir. Yan Piet Karafir M.Si., yang adalah rektor UNCEN Jayapura Papua dan UNIPA Manokwari Papua Barat. “Walaupun apa yang dilakukan Gubernur Barnabas Suebu melalui RESPEK baru berjalan empat tahun, namun capaian sudah menjawab perhatian masyarakat dunia,” jelas Profesor Emeritus Merv Hyde Am PhD, Academic Direktur Internasional Projecks Group School of Science and Education dari Unversitas Sunshine Coast, Quensland, Australia.(hen/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:keberpihakan-masyarakat-asli-australia-salut-bas&catid=25:headline&Itemid=96

“Kalau tahun 2009 ada, sekitar 6 atau 9, angka pastinya saya kurang tahu. Jenis senjatanya macam-macam ada SS1, laras panjang maupun revolver hilang karena dicuri atapun diserang Pospol yang ada di gunung-gunung itu.” Wachyono menjelaskan, tahun 2009 senjata yang hilang antara 6 sampai 9 pucuk, pada 2010 nihil, sementara awal April 2011, satu pucuk senjata dirampas dalam penyerangan Polsek Dogiyai, kabupaten Paniai.

“Hilangnya senjata karena berbagai sebab seperti dirampas oleh masyarakat yang melakukan penyerangan ke kantor Polisi maupun hilang karena kelalaian anggota,” tukasnya.

Ditambahkan, hingga kini senjata yang hilang belum ada satupun yang berhasil ditemukan kembali.  Meski demikian, kata Wachyono, pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan demi mendapatkan kembali senjata yang hilang tersebut. (dee/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:lebih-9-pucuk-senpi-polda-hilang&catid=25:headline&Itemid=96

Rabu, 20 April 2011 00:47

Mr Yamiseba said that if the Indonesia could become an observer then Australia could also as there are Melanesians living on islands in the Torres Straight

He said that the demand for Indonesia to gain observer status will see his organisation lobby  Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands and the FLNKS of New Caledonia to oppose the plan.

He believes that at least Vanuatu and the Solomon Islands will reject the plan for Indonesia to be come an observer nation.

Mr Yamiseba said he hoped to met with Solomon Islands Prime Minister Dany Philip, who was currently in Port Vila this week to attend  the European Meeting on Climate Change.

He said as long as Prime Minister Michael Somare was in power in Papua New Guinea, he did not believe PNG would support Indonesia.

Mr Yamiseba said that if the MSG leaders granted observer status to Jakarta, it will defeat the progress that has been already taken place.

Last year the Vanuatu Parliament unanimously approved a statement in support of West Papua issue and there have been widespread calls in Vanuatu for West Papua to gain observer status with the MSG.

Written by Hilaire Bule Monday, 07 March 2011 17:35

“My understanding was that the Council of Ministers passed a resolution just before the MSG meeting in Suva that Vanuatu will not accept Indonesia into the MSG even in observer status.

“It is my understanding also that that Council of Ministers Meeting was chaired by the Deputy Prime Minister and the then Acting Prime Minister Ham Lini Vanuroroa.

“And then the Prime Minister Honorable Sato Kilman has gone ahead to support other MSG leaders at the Suva MSG meeting in granting Indonesia an Observer status ,” Opposition Leader Natapei told Daily Post yesterday morning.

The Leader of Opposition questioned if the Council of Ministers is divided over the issue.

“I was assured by two state ministers before the Suva MSG meeting that the Council of Ministers is fully against allowing Jakarta to join the MSG even in the observer status.

“But then the prime minister went ahead and supported Indonesia’s application for Observer status in MSG and to me this is totally unacceptable,” Natapei said.

“I am questioning the allegiance of the state ministers and the present government as to where they stand- with West Papua or Indonesia.

“In fact it is now clear that they are against West Papuan people.
“But if they still support the West Papuan stand for political freedom then they should resign their ministerial posts because Vanuatu has just endorsed Indonesia into MSG,even in the observer status ,” Natapei said.

“Vanuatu has just sold the West Papuan Melanesian brothers to Indonesia and we now question our national stand for the people of West Papua.”

On the question of why he did not allow West Papua to become an observer in the MSG when he was the then Prime Minister of Vanuatu, the Opposition Leader Natapei replied: “Since the Parliament passed the motion of supporting West Papua, there was one MSG Meeting in Honiara but I was not the Prime Minister then and then the recent Suva MSG Meeting attended by Prime Minister Honorable Sato Kilman who was part of the MSG Group endorsing and granting Indonesia observer status in the MSG ,” Opposition Leader Natapei told Daily Post.

By Godwin Ligo
Apr 4, 2011, 14:53
http://www.dailypost.vu/content/opposition-urges-ministers-protest

Isack Yunam
Keerom–Mencuatnya nilai besaran pembayaran ganti rugi tanah Adat oleh PT Tandan Sawit Papua (TSP) kepada 8 kereth di wilayah Distrik Arso Timur, yang berdasarkan hasil penelusuran wartawan koran ini jauh dari nilai yang layak, membuat Ketua DPRD Keerom, berang.  Terkait itu, DPRD Kabupaten Keerom dalam waktu dekat ini akan membentuk Tim Khusus untuk mengkaji lebih lanjut tentang nilai ganti rugi yang diberikan oleh PT TSP kepada 8 kereth di wilayah Distrik Arso Timur  tersebut. “Wah, tidak benar itu, keterlaluan, kalau memang seperti itu, kami akan kaji lebih lanjut dan segera membentuk Tim Khusus untuk mengkaji ulang, walau mereka bilang itu hasil kesepakatan dengan masyarakat tapi harus yang wajar ka!,” kata Ketua DPRD Keerom Isack Yunam kepada Bintang Papua via telepon Selasa (29/3) kemarin yang mangku tengah beristirahat di rumah karena masih dalam keadaan sakit.  Menurutnya lagi, sepengetahuannya secara pribadi maupun institusi proses dan besaran ganti rugi atas kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan, namun dia tidak mengetahui secara rinci berapa besaran ganti rugi yang diterima oleh masyarakat.

“Setahu saya itu sudah kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, posisi kita nantinya memastikan dan mengawasi masyarakat memiliki nilai tawar yang sama dengan perusahaan dalam menentukan nilai kontrak atau sewa tanah selama 35 tahun ke depan, karena itu tanah produktif,” katanya bernada berang.

Sebagaimana temuan harian Bintang Papua saat proses pembayaran ganti rugi hak ulayat 8 kereth di Distrik Arso Timur Jumat (25/3) lalu, dimana untuk total 18.337 hektar hak ulayat yang dilepas oleh masyarakat adat 8 kereth, kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat adat hanya sebesar Rp. 7 Milyard lebih sedikit, dan rencananya tanah ulayat tersebut akan di sertifikatkan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) untuk dijaminkan ke Bank sehingga perusahaan memperoleh pembiayaan untuk kelangsungan pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 7.040.000.000 untuk areal seluas 18.337 hektar, itu berarti per hektarnya tanah adat masyarakat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Arso Timur dan anak cucunya hanya di hargai Rp 384 ribu, artinya per meter tanah ulayat tersebut hanya di hargai Rp 384 rupiah.

Selain itu kejanggalan lainnya yang ditemukan Bintang Papua dalam proses pembayaran ganti rugi adalah lamanya proses pembayaran yang dilakukan dalam 4 tahap (4 tahun) padahal bila merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 34 huruf a perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya maupun Pengolahan dan hendak mengurus Hak Guna Usaha (HGU) wajib menyelesaikan hak atas tanah kepada masyarakat selambat – lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin dimaksud, dan dalam peraturan perundang – undangan yang ada tidak dikenal istilah “tali kasih’ dan sebagainya namun yang diakui adalah ‘hak atas tanah ulayat”.(amr/don/03)

Selasa, 29 Maret 2011 16:37

Pertama, menolak tegas Ormas Islam non Papua Intervensi Wilayah Privaci Orang Asli Papua dalam merekomendasikan, mengusulkan dan menetapkan Calon anggota MRP unsure  Agama Islam

Kedua, menganggap Tim 7 Ormas Islam / MUI, NU, Muhammadiyah Partai Politik Islam tidak legitimed tanpa melibatkan Ormas Islam Pribumi FKMPT

Ketiga, menganggap Komwikpil, Panwas Tim 7 Ormas Islam telah melanggar Konstitusi, karena menggunakan acuan UU Perdasus Pra Revisi Mendagri Tahun 2011 dan hukum Adat Papua.

Keempat, karena itu FKMPT desak Panitia Penyelenggaraan (Komwilpil dan Panwas Kesbangpol menggunakan acuan UU Perdasus MRP Revisi Mendagri).

Kelima, menolak tegas Rekomendasi Tim 7 Ormas Islam, karena bukan Ormas Islam Pribumi / FKMPT dan mohon dikembalikan kepada kami sebagai Ormas Islam Pribumi.

Dengan demikian, katanya,  tujuan baik dan mulia Pemerintah Pusat melalui UU OTSUS NO.21 tahun 2001 dan PP No 54 membentuk MRP adalah perlindungan, pemelihara dan pengembangan Orang Asli Papua serta untuk meningkatkan harkat martabat Adat, Agama, kepercayaan Orang Asli Papua.

Maka Keanggotaan MRP harus dikembalikan pada Filosofi tujuan pembentukan MRP. Maka yang mempunyai hak merekomendasikan adalah orang adat Papua dan Agama orang Asli Papua. Dalam hal perwakilan MRP unsure agama Islam Papua Ormas Islam non pribumi, orang politik tidak memiliki hak sama sekali merekomendasikan MRP. Maka KOMWILPIL dan Kesbangpol sebagai penyelenggara rekruitman Anggota MRP tidak boleh membiarkan campur tangan Ormas non Papua dalam rekruitman anggota MRP disalahgunakan politik mereka.

Menyikapi hal ini  rapat terakhir Pansus -MRP DPRP di Hotel Muspaco memberikan dukungan penuh kepada FKMPT Papua sebagai Ormas Islam Pribumi yang berhak secara mutlak merekomendasikan siapa yang layak jadi Anggota MRP. Maka FKMPT menetapkan calon anggota MRP unsure agama Islam adalah:  Ismail Asso dan Asri Yelipele

Berdasarkan pertimbangan tersebut FKMPT usulkan nama ini dan diluar nama ini Penyelenggara MRP dan Komwilpil harus membatalkan semua rekomendasi Ormas Islam non pribumi Papua. (mdc/don/03)

Kamis, 31 Maret 2011 16:22

Konsultasi Publik disejumlah Kabupaten di Papua penting, ungkap  Neles,  sebab dengan Dialoglah yang  akan menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan berlanjut di Papua.  Salah satu caranya adalah komunikasi dan konsultasi dilakukan   bagi orang Papua yang ada di Papua, di luar Negeri, PNG maupun  orang Papua yang ada di Hutan- TPN/OPM. Bagaimanapun juga mau tidak mau pihak TPN. OPM harus dilibatkan dalam  Dialog. Untuk mewujudkan itu, Tim JDP terus bergumul agar tiga kelompok orang Papua dapat terlibat dalam proses Dialog Jakarta – Papua ini, terang  Pastor Neles.

Neles mengakui belum  mendapatkan wakil TPN/OPM untuk dilibatkan dalam konsultasi Publik, untuk orang Papua di Papua, tetap dipilih jalur Konsultasi Publik yang dimulai sejak Januari 2010, menyusul 12 Kabupaten lainnya.

Neles mengatakan, proses Konsultasi Publik yang juga dilakukan di PNG disambut positif,  bahkan 45 orang  yang datang dari  beberapa Kota di PNG secara resmi memberikan dukungan dn antusiasnya, Tim JDP Optimis Dialog akan terjadi, sebab dengan Konsultasi Publik yang tengah dilakukan ada perubahan- perubahan besar yang mengarah Dialoh akan terjadi.

Antusias yang sama terhadap upaya Dialog  Jakarta Papua telah diberikan secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI yang dengan terang menytakan setuju dilakukan Dialog bagi penyelesaian masalah Papua., bahkan gema Dialog Papua sudah tersebar dan tak dianggap tabu untuk dibicarakan.

Meski Tim JDP mendengar ada upaya Komunikasi Kontruktif yang digagas Presiden bagi penyelesaian masalah Papua. “Namun komunikasi Kontruktif macam apa yang diinginkan Presiden, JDP belum mengetahuinya, apakah komunikasi konstruktif sama dengan Dialog Jakarta Papua, hanya Presiden yang tahu,” kata Neles.

Konsultasi Publik tidak hanya untuk orang Papua asli saja, melainkan orang pendatang  yang disebut dengan kelompok strategis yang sudah lama tinggal di Papua bahkan lahir dan besar di Papua juga dimintai pendapatnya  terkait Dialog Jakarta Papua, dan kelompok  ini  menerima dengan berbagai ragam pendapat dan jadi pergumulan JDP untuk mencari bentuk yang pas, yang jelas ada perkembangan baik driseluruh Proses Konsultasi Publik menuju Dialog. ( Ven/don)

Jumat, 25 Maret 2011 16:17

Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid,  menanggapi  positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,  maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka,  baik yang ada di  Tanah Papua maupun  di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan  tokoh- tokoh  dan pejuang TPN/OPM  yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait  curahan hati yang disampaikan  Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum  dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3).  Menurutnya,  belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP  merupakan salah satu soal  berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua.  Pasalnya,  kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri  tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat   tapi tak berarti bahwa mereka  tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin  JDP sanggup menata  proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”

Dia mengatakan,  TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi  bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan  resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas  yang disebabkan letak geografis maupun sosial  budaya bukan  alasan TPN/OPM  kehilangan hak politik.  “Bahwa  TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya.

Dia mengutarakan, semua  pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan  bahwa perjuangan Papua   harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar  bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan  tindakan yang keliru.

“Yang kita kedepankan itu bukan perang  tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari  latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama  dan menyampaikan  pandangannya tentang apa yang ingin  didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Dia mengatakan, apabila ingin  menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka  bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya.  (mdc/don)

Minggu, 27 Maret 2011 16:42

papua, independence, merdeka

Meski jaman sudah berubah dan jaman terus berkembang tetapi mempertahankan nilai-nilai budaya bagi generasi muda di Tanah Papua menjadi sebuah keharusan yang selalu ditanamkan sejak dini.

“ Bagi saya emas kawin bukan soal besar dan jumlah nilai tapi bagaimana mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang selama ini dianut,”papar Mama Merry Manggara Hindom,  mengawali pembicaraan soal pembayaran emas kawin antar dua keret Boekorsjom dari Kampung Samber, Kabupaten Biak Numfor  dan keret Rumakewi dari Kampung Krudu Kabupaten Yapen.

Namun demikian Max Boekorsjom wali dari Keluarga Perempuan yang menerima pembayaran emas kawin dari keret  Rumakewi di Kota Jayapura  belum lama ini mengatakan ajang ini jelas akan menjadi ruang pertemuan antar sesama saudara dalam menopang dan mendukung kelancaran ritual adat ini.” Kita jarang bertemu dan saat ini bisa menjadi ajang untuk saling belajar tentang bagaimana meneruskan tradisi emas kawin ini,” papar Boekorsjom.

Hal yang unik dalam prosesi pembayaran emas kawin antar keret Boekorsjom dan keret Rumakewi telah menyepakati dalam mengantar emas kawin tidak diperkenankan membawa bendera nasional Merah Putih yang selama ini seringkali dipraktekan dalam prosesi pembayaran emas kawin.

Memang kebiasaan mengantarkan prosesi emas kawin dengan membawa bendera Merah Putih atau juga simbol bendera yang lain tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya Papua  tradisi membawa bendera memang belum ada dan baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI).

Akhirnya kedua belah pihak memutuskan bahwa  yang akan menjadi simbol prosesi terdepan adalah lambang Burung Kuning sebagai simbol kekayaan alam di Tanah Papua. Burung Cenderawasih yang dipasang di tiang utama harus diserahkan kepada pihak perempuan sebagai tanda pintu rumah keluarga menerima. Tentunya saudara perempuan dari pengantin yang akan menerima simbol Burung Kuning dan menyerahkan kepada pihak laki-laki piring (Ben Bepon) dan uang sebagai tanda awal prosesi pembayaran emas kawin.

Bentuk emas kawin yang akan dibayar pertama untuk mama dari anak perempuan yang selama ini melahirkan dan membesarkannya. Atau bisa dikenal dengan istilah” uang susu.” Selanjutnya emas kawin bagi keluarga besar atau keret yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga penerima emas kawin.

Begitulah prosesi yang dijalani oleh dua belas pihak baik keret Boekorsjom dari pihak perempuan mau pun keret Rumakewi dari pihak laki-laki. Namun yang jelas apa yang sebenarnya menjadi simbol dan arti emas kawin bagi orang Papua khususnya dalam Kebudayaan Biak Numfor terutama Kampung Samber di Kabupaten Biak Numfor.

Harta-harta emas kawin sejak dulu meliputi piring kuno China(ben bepon),gelang perak, gelang kulit siput atau kerang(samfar). Emas kawin atau bride price adalah  benda-benda berharga yang diberikan kepada orang tua mempelai perempuan oleh mempelai pria atau kerabatnya. Atau pengertian lain menyebutkan bride price artinya benda-benda berharga yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada orang tua mempelai perempuan beserta kerabat-kerabatnya. Tujuan dari pelaksanaan pembayaran emas kawin ini adalah untuk mengikat masing-masing keluarga untuk saling menghargai dan menolong dalam segala hal.

Faktor-faktor yang  memberikan perbedaan dalam emas kawin adalah besaran dan jumlah nilainya yang ditentukan masing-masing pihak. Adapun besarnya jumlah emas kawin biasanya ditentukan oleh status perempuan, latar belakang keluarga, keperawanan, maupun kecantikan dan saat sekarang ini faktor pendidikan juga ikut menentukan besaran jumlah emas kawin.

Sejak jaman Belanda di Biak Numfor, pemerintah telah menetapkan besaran nilai emas kawin sesuai dengan kesanggupan dan nilai kewajaran. Misalnya saja mempelai perempuan berasal dari keluarga pendiri kampung atau manseren mnu dan masih berstatus perawan, maka jumlah yang  wajib diberikan kepada kaum pengantin pria dan kerabatnya sebesar 100 barang papus dan sejumlah uang tunai.

Sebaliknya jika jika tidak perawan lagi atau janda dan bukan keluarga terpandang dikenakan nilai sebesar 50 barang papus dan sejumlah uang tunai.

Perbincangan soal emas kawin sebenarnya sudah menjadi perdebatan para pakar antropolog, Levi Struss yang dikutip dalam buku Prof Dr Jan Van Baal yang menyatakan praktek emas kawin menyebabkan seorang perempuan merupakan obyek atau benda yang ditranfer atau ditransaksi antara para lelaki. Penyamaan seorang perempuan  dengan benda yang dijadikan obyek transaksi antar kaum pria oleh pakar antorpolog Levi Strauss ini secara tidaklangsung menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang lebih rendah dari kaum pria.

Namun demikian bagi Jan Van Baal, pakar antropolog yang juga mantan Gubernur  Nederlands Nieuw Guinea (Provinsi Papua dan Papua Barat) sebenarnya  perlakuan terhadap kaum perempuan sebagai benda transaksi kaum pria bukan semata-mata karena kehendak kaum pria sendiri tetapi lebih dari itu kesediaan dari kaum perempuan  untuk menjadikan dirinya obyek transaksi. Jadi bagi Jaan Van Baal prinsip-prinsip tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat.

Melalui kerelaan seorang perempuan untuk diperlakukan sebagai benda yang dipertukarkan merupakan tindakan yang bisa memungkinkan saudara laki-lakinya memperoleh sejumlah harta yang dibutuhkan untuk membayar emas kawinnya sendiri. Hal ini  semakin memperat hubungan kekerabatan dengan  saudara-saudara laki-laki dan orang tua perempuan bisa mendapat bantuan dari suami (pihak keluarga suami) selama perkawinan itu berlangsung.

Jadi emas kawin bisa  menurut antropolog Nelte Hubertina Mansoben-Mampioper dalam Skripsinya berjudul Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Biak Numfor, Studi Kasus Kampung Samber Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor menyebutkan antara lain,
1.  Emas Kawin merupakan alat pengabsahan terhadap suatu perkawinan.

2.  Merupakan media yang disatu pihak menuntut sang isteri untuk tetap setia melayani suami dan memelihara anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut. Dilain pihak menuntut suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik agar emas kawin yang telah dibayar oleh pihaknya tidak hilang jika terjadi penyelewengan yang mengakibatkan perceraian.

3.  Emas Kawin merupakan alat pengikat antara dua kelompok kekerabatan, yaitu antara kelompok kekerabatan pihak perempuan dengan kelompok kekerabatan pihak pria. Biasanya ikatan kekerabatan tersebut diperkuat melalui upacara-upacara yang melibatkan kedua kelompok. Misalnya upacara turun tanah (Sababu), upacara pengguntingan rambut (kapaknik); dan upacara inisiasi, workbor yang dilakukan bagi anak-anak terutama laki-laki sulung dari suatu perkawinan. Sedangkan bagi anak-anak perempuan dilakukan juga kapaknik dan upacara inisiasi, insos.

4.  Emas kawin, menimbulkan hubungan timbal balik atau resiprokal antara kelompok-kelompok kekerabatan yang berbeda. Biasanya saat mengumpulkan benda emas kawin, semua penduduk warga kampung terlibat. Tidak terbatas pada kelompok klen atau marga tertentu saja. Tradisi Biak Numfor  menuntut semua warga di kampung merasa berkewajiban untuk saling membantu sesama warga guna mendukung prosesi ini. Hal ini jelas akan menimbulkan rasa kebersamaan sesama warga kampung termasuk keret atau klen di kampung.

5.  Pembagian emas kawin di kampung terutama keret perempuan juga menimbulkan rasa solidaritas antar klen untuk saling membantu dalam pembayaran emas kawin berilutnya bagi warga di kampung.

Terlepas dari definisi atau pun perdebatan para pakar antropolog soal pembayaran emas kawin di mana peran perempuan dianggap sebagai obyek. Namun yang jelas kehadiran setiap klen dan kaum kerabat dalam peristiwa pembayaran emas kawin bisa menumbuhkan rasa solidaritas dan meningkatkan perasaan solidaritas antar keret di dalam masyarakat khususnya di Tanah Papua. (DAM)

papua, melanesia, tribes

Pengembalian citra TNI tersebut diwujudnyatakan dalam bentuk bakti TNI bagi masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga diharapkan masyarakat dan TNI dapat terus membangun hubungan baik.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada wartawan Jumat (18/03) di Makodam XVII/Cenderawasih usai membuka kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XVII/Cenderawasih 2011 mengatakan, Thema yang diangkat dalam Rapim ini adalah pembangunan kekuatan pokok minimum dan pelaksanaan reformasi birokrasi akan mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam XVII/Cenderawasih dimana hal ini sangat bergantung pada kebijakan ketahanan negara. Salah satunya dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya.

“Sehingga di satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih tengah diupayakam latihan satuan, peningkatan kemampuan prajurit dan upaya menekan pelanggaran personel seperti yang belum lama ini dilakukan oleh oknum TNI di Kabupaten Puncak Jaya,” tandasnya. Diungkapkan, selain pembangunan kekuatan pokok minimum, juga dilakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya bergantung pada Kodam XVII/Cenderawasih semata melainkan juga pada komponen lain di Papua seperti masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya.

“Upaya reformasi birokrasi ini memerlukan dukungan semua lapisan masyarakat karena semua merupakan bagian dari Papua, baik itu Kodam XVII/Cenderawasih maupun masyarakat,” tukasnya.

Pangdam juga menuturkan, untuk mencapai reformasi birokrasi yang diinginkan maka di satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih diharapkan tidak ada kekerasan militer, tidak ada arogansi prajurit, mengedepankan kasih dan damai serta bersama-sama rakyat Papua, TNI bangun suasana aman dengan bekerja untuk kesejahteraam rakyat melalui bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan lainnya. “Bulan Mei akhirnya dipilih sebagai waktu yang tepat untuk menghadirkan TNI di tengah-tengah pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dimana akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan,” imbuhnya.

Ditambahkan, jika program percepatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya berhasil maka dapat menjadi contoh percepatan pembangunan di wilayah lainnya. (dee/don/erick)

Jumat, 18 Maret 2011 21:35

papua, indonesia, neocolonialism